PEMANFAATAN

Publikasi Pemanfaatan

Iklan
Iklan
Iklan

Jumlah Pengunjung

mod_vvisit_counterTotal pengunjung264316
Ada 34 tamu online

SURVEI PENGGUNA

SURVEI PENGGUNA
 

Hitstat

HUTAN SEBAGAI SUMBER OBAT; MASA DEPAN PERHUTANAN SOSIAL

 

Laela Nur Anisah


( Kepala Seksi Data dan Informasi, Sub Direktorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Doktor dengan Desertasi Senyawa Alam Anti Diabetes Dari Tanaman Hutan Rakyat Jabon dan Samama)

Saat ini, sebanyak 90% kebutuhan obat nasional sudah dapat dipenuhi oleh industri farmasi di dalam negeri. Namun +96% bahan baku obat yang digunakan oleh industri farmasi untuk memproduksi obat masih impor, terutama dari negara Cina dan India. Ketergantungan ini sangat berisiko besar terhadap ketahanan obat nasional. Perlu diupayakan kemandirian Indonesia dalam produksi bahan baku obat untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat. Salah satu upaya untuk pengembangan bahan baku obat dalam negeri adalah melalui pemanfaatan sumber daya hayati Indonesia termasuk hutan tropika Indonesia.

Hutan Indonesia dikenal sebagai mega biodiversity, sebanyak ± 3.000 jenis spesies tumbuhan penghasil bahan berkhasiat obat. Namun hanya +1.000 jenis tumbuhan yang sudah dimanfaatkan untuk bahan baku obat tradisional dan belum dioptimalkan sepenuhnya untuk meningkatkan nilai ekonomi tumbuhan obat tersebut. Pemanfaatan bahan baku obat tradisional  +80% langsung dipanen dari hutan, sisanya dari hasil budidaya. Pengembangan budidaya tumbuhan obat dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat sekitar hutan serta potensial untuk menghasilkan devisa negara.

Potensi pengembangan obat tradisional atau produk herbal sangat besar. Di samping adanya tantangan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku obat di industri farmasi dalam negeri akibat ketergantungan impor bahan baku yang masih sangat besar (+96%), permintaan pasar impor dunia terhadap produk obat dan kosmetika juga tumbuh pesat. Transaksi perdagangan obat tradisional di dunia terus meningkat seiring dengan perkembangan riset klinik yang menyatakan bahwa obat herbal berkhasiat dan aman dikonsumsi. WHO memprediksi bahwa permintaan tanaman obat dunia akan mencapai USD 5 triliun pada tahun 2050.

Bahan baku obat baik yang berasal dari tumbuhan obat hutan tropika maupun budidaya tanaman obat (kehutanan dan non kehutanan)  merupakan salah satu hasil hutan bukan kayu  (HHBK) yang sangat potensial untuk dikembangkan baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun kontinuitasnya. HHBK tumbuhan obat memiliki daya tarik bagi peningkatan perekonomian masyarakat karena bersifat padat karya dan dapat memunculkan industri kreatif rakyat terkait bahan baku obat tradisional/produk herbal. Pengembangan HHBK tumbuhan obat tersebut sangat berpeluang dikembangkan melalui kegiatan Perhutanan Sosial.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit pengelola pada tingkat tapak memegang peranan penting dalam upaya percepatan implementasi program Perhutanan Sosial tersebut. KPH harus mampu menjadi lokomotif peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan serta mengelola hutan bersama masyarakat melalui Perhutanan Sosial. Kerjasama pemanfaaatan hutan yang dapat dilakukan KPH antara lain melalui kemitraan kehutanan dan kerjasama usaha pemanfaatan HHBK. KPH dapat melakukan kerjasama pemanfaatan hutan dengan para investor baik BUMN, Koperasi, Masyarakat Setempat dll untuk melakukan pemanfaatan HHBK tersebut.

Tantangan utama ke depan dalam pengembangan HHBK tumbuhan obat adalah jaringan pemasaran dan standar produk terutama pada komoditas bahan baku obat industri farmasi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun yang akan diekspor. Untuk memastikan serapan pasar dari produk-produk masyarakat tersebut perlu upaya intensif pemerintah untuk membuka jaringan dengan produsen atau importir serta  industri obat tradisional dan industri farmasi sebagai pengolah bahan baku obat tersebut. Prospek budidaya tanaman obat beserta pangsa pasar yang cukup menjanjikan menjadi tantangan sekaligus peluang yang cukup besar bagi KPH sebagai pendamping masyarakat untuk pengembangan HHBK obat-obatan melalui program Perhutanan Sosial.

 

 


 
<< Mulai < Kembali 1 2 3 4 5 6 Berikut > Akhir >>

Halaman 1 dari 6

Berita KPH

Bahan Paparan Rapat Koordinasi Pembangunan KPH Tingkat Nasional Tahun 2018
07/08/2018 | Administrator KPH

Pembukaan Rakornas KPH 2018 Oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Bapak Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM   Produk - produk hasil KPH   Stand Sinpasdok KPH   MATERI RAKOR DAPAT DI UNDUH MELALUI LINK BERIKUT: 01. Paparan Sekjen KLHK Rakor KPH 2018 02. Paparan Deputi KSDA Bappenas Rakernas KPH KLHK 03. KemenPANRB_Rakor KPH KemLHK 04. Peran KPH d  ... 


Undangan Rapat Koordinasi Pembangunan KPH Tingkat Nasional Tahun 2018
17/07/2018 | Administrator KPH

Berikut adalah dokumen terkait kegiatan tersebut : Undangan RAKORNAS 2018.pdf Diharapkan juga kepada Bapak dan Ibu bisa mengisi kuisioner di bawah ini : 1. Kuisioner EVALUASI KPH.xls 2. Informasi Produk KPH 20180717.doc Hasil pengisian tautan "Kuisioner Evaluasi KPH" dan "Informasi Produk KPH 2018" harap dikirim ke Email: sie.info.pwph@gmail.com   Link Terkait : http://bit.ly/rakornas  ... 


PELUNCURAN TOOLKIT PERENCANAAN MULTIGUNA HUTAN
19/04/2018 | Administrator KPH

Pada hari Rabu, 11 April 2018, telah diselenggarakan Workshop Toolkit Perencanaan Multiguna Hutan, yang terselenggara atas kerjasama antara Badan Penelitian Pengembangan Inovasi (BLI), USFS International Programs (USFS-IP) dan USAID BIJAK. Dalam kegiatan workshop tersebut juga dilakukan peluncuran buku Toolkit Perencanaan Multiguna Hutan, berupa penyerahan Toolkit secara simbolis dari Kepala Pus  ... 


PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KPHP DOLAGO TANGGUNUNG PROVINSI SULAWESI TENGAH (2015 s/d 2017)
10/04/2018 | Administrator KPH

a. Kondisi Umum
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dolago Tanggunung termasuk secara administrasi terletak pada beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Parigi Moutong  yang meliputi 12 (dua belas) kecamatan, Kabupaten Donggala yang meliputi 8 (delapan) kecamatan, Kabupaten Sigi yang meliputi 2 (dua) kecamatan, dan Kota Palu yang meliputi 5 (lima) kecamatan. Secara geografis, KPH Dolago Tanggu  ... 


Peran Strategis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
21/03/2018 | Administrator KPH

  Isu - isu Sumber Daya Alam (SDA) khususnya kehutanan tak bisa dilepaskan dari kawasan hutan (Negara), yang sesuai dengan amanat undang -  Undang menjadi tanggung jawab Negara (Pemerintah) untuk mengurusnya. Dalam konteks pengelolaan, seluruh kawasan hutan di Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH). Untuk lebih lengkapnya bisa di download pada link berikut   ... 


Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor: P.17/PDASHL-SET/2015
16/01/2018 | Administrator KPH

      Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor: P.17/PDASHL-SET/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Bisnis Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang telah diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2015 mempunyai maksud untuk mengelola hasil hutan baik baik barang maupun jasa secara lestari  (jangka panjang) dengan memperhatikan kele  ... 


Arsip Berita

Publikasi KPH

Produk KPH untuk Investor

Iklan

LINK SITUS TERKAIT

Iklan