Berdasarkan SK Menteri LHK tentang penetapan wilayah KPH Provinsi, kawasan hutan lindung dan hutan produksi dibagi ke dalam 529 unit KPHP/L yang mencakup areal seluas 84,859 juta ha. Paska Undang - Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis, maka berdasarkan Peraturan Gubernur telah ditetapkan sebanyak 325 Unit KPH dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di seluruh Indonesia. Beberapa unit KPH berdasarkan penetapan provinsi bergabung dalam kelembagaan UPTD KPH berdasar Peraturan Gubernur.

SDM KPH merupakan faktor yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan tujuan KPH sebagaimana telah dituangkan dalam visi dan misi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP). Secara nasional rasio jumlah SDM dan luas wilayah kelola adalah 1 orang berbanding (menangani) 4.847 ha. Berapa sebetulnya rasio jumlah SDM dan luas wilayah KPH yang dikelola yang ideal tentu tidak sama untuk masing-masing KPH. Banyak faktor yang mempengaruhi rasio jumlah SDM dan luas wilayah KPH ideal, tidak saja dipengaruhi kekayaan sumber daya hutan yang harus dikelola, tetapi juga kekompakan wilayah kerja, kompleksitas medan, potensi gangguan atau konflik, perizinan, kualitas SDM, fasilitas/sarana prasarana, dsb.

Sebaran data SDM KPH berdasarkan data yang telah diinputkan kedalam Sinpasdok KPH oleh walidata (KPH dan Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM KLHK) menunjukkan bahwa sebaran luas wilayah kelola perorang di dominasi pada kelas  < 5000 Ha per orang yaitu sebanyak 166 KPH. Informasi selengkapnya tentang sebaran kelas luas wilayah kelola perorang disajikan pada tabel 1. dibawah ini:

Tabel 1. Luas Wilayah Kelola Perorang

_____________catatan:

Data pada Tabel 1 belum termasuk 54 KPH yang belum ada data SDM

Kembali pada pengertian KPH, yaitu wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, penyajian data SDM dan luas wilayah kelola ini dapat menjadi kajian lebih lanjut terhadap luas wilayah kerja KPH yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Pada dasarnya semakin luas wilayah KPH, semakin besar pula lembaga dan SDM yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan secara efisen, produktif, efektif dan lestari.

Sebagai unit pengelola terkecil di tingkat tapak, KPH dikelola oleh Sumberdaya Manusia (SDM) dibawah Dinas Provinsi yang membidangi urusan Kehutanan. Diketahui bahwa jumlah SDM di 325 UPTD KPH seluruh Indonesia adalah sebanyak 13.236 orang (Sumber : Sinpasdok KPH, 25 Februari 2019), yang terdiri dari pejabat struktural (1.556 orang), staf PNS (6.981 orang), staf non PNS (3.236 orang) dan Bakti Rimbawan periode Tahun 2015–2019 (1.463 orang). Sebanyak 95 KPH mempunyai SDM kurang dari 25 orang, sebanyak 118 KPH mempunyai SDM antara 25 orang sd 50 orang, sebanyak 65 KPH mempunyai SDM antara 50 orang sd 100 orang, dan sebanyak 16 KPH memiliki SDM lebih dari 100 orang , dengan penjelasan sebagai berikut;

• KPH dengan jumlah SDM paling sedikit adalah; KPH Halmahera Timur (2 orang), KPHP Unit XV Bintuni (2 orang) dan KPHP Unit IV Tambrauw (3 orang);

• KPH dengan jumlah SDM terbanyak adalah KPH Wilayah II Aceh (411 orang), KPH Wilayah VI Aceh (331 orang) dan KPH Wilayah V Aceh (298 orang);

• KPH dengan luas wilayah kelola terkecil adalah; KPH Wilayah Kota Kupang (1.499 Ha), KPH Tarakan (4.623 Ha) dan KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat (7.544 Ha);

• KPH dengan luas wilayah kelola terluas adalah; KPH Malinau (2.688.579 Ha), KPHP Murung Raya (1.971.402 Ha) dan KPH Berau (1.568.567 Ha);

• KPH dengan rasio jumlah SDM dan luas wilayah kelola terkecil adalah BKPH Yogyakarta (1/60,95), KPH Wilayah Kota Kupang (1/83,28) dan KPH Tarakan (1/124,95);

• KPH dengan rasio jumlah SDM dan luas wilayah kelola terbesar adalah KPH Halmahera Timur (1/157.406,5), KPHP Unit XV Bintuni (1/185.159,5) dan KPH Malinau (1/141.504,16).

Rasio jumlah SDM dan luas wilayah kelola per KPH yang disajikan pada peta diatas, dapat menjadi referensi bagi para pihak (Kemendagri, KLHK, Bappenas, Kemenpan RB, Kemenkeu, Pemerintah Provinsi, Donor sebagai mitra pembangunan, perguruan tinggi, dsbnya) yang memiliki komitmen kuat untuk berkontribusi mewujudkan kemandirian KPH terutama dalam penyediaan kecukupan SDM KPH, baik melalui rekruitment, peningkatan pengetahuan dan kemampuan, pengadaan fasilitas/sarana dan prasarana pendukung lain, dsb.

Melihat segudang tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh KPH, sementara itu tekanan terhadap hutan di lapangan terus berlangsung, kecukupan SDM sebagai pengelola KPH menjadi masalah serius. Berbagai pertanyaan muncul, mampukah SDM KPH yang ada pada saat ini mengendalikan dan mengatasi laju kerusakan hutan dari deforestasi dan degradasi, perambahan, konflik sosial, tumpang tindih peruntukan, kebakaran hutan; mendukung komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan, berkoordinasi dengan sektor lain untuk memaksimalkan sumber- sumber pendanaan yang ada agar sejalan dengan tujuan KPH, membina, memonitor dan mengevaluasi perizinan di wilayahnya dan memastikan semua kewajiban dilaksanakan, dsb. Di sisi lain KPH pada waktunya juga dituntut untuk secara mandiri dapat membiayai kegiatan operasionalnya sendiri, dituntut bekerja, berkreasi dan berinovasi secara profesioal menggerakkan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan kekayaan sumber daya hutan, tanpa mengabaikan kelayakan sosial dan lingkungan.

Peningkatan peran kelembagaan KPH berkejaran dengan laju kerusakan hutan itu sendiri, dan tidak bisa dilepaskan dari peran sumber daya manusia yang ada baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kuantitas siklus pengurangan jumlah ASN yang ada tidak dapat dihindari, karena sebagian akan memasuki masa pensiun. Hal ini akan menjadi masalah bagi kelangsungan penyelenggaran pengelolaan hutan, apabila tidak segera diganti dengan ASN, yang bisa dilakukan dengan penataan SDM pemerintah provinsi ataupun rekruitment baru.