Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat (UUD 1945, Pasal 33). Indonesia memiliki kawasan hutan seluas 120,6 juta ha, atau 63 % dari luas daratannya. Terdapat 25.863 desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan, 71 % desa tersebut masyarakatnya menggantungkan kehidupan kesehariannya dari hasil hutan, dan sebagian masyarakat  yang tinggal di dalam kawasan hutan kondisinya masih miskin serta tidak memiliki aspek legal terhadap akses sumber daya hutan. Hutan tidak terpisahkan dari keseharian masyarakatnya, telah dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan secara turun-temurun bahkan sebelum hutan ditetapkan sebagai kawasan milik negara. Fakta bahwa hutan merupakan milik negara, tidak membuat  masyarakat dapat lepas sepenuhnya dari hutan, bahkan sebelum program Perhutanan Sosial dicanangkan.

Salah satu kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam kawasan hutan adalah dengan memberikan legalisasi akses ke dalam kawasan hutan untuk memanfaatkan hutan melalui skema perhutanan sosial,  antara lain dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), serta Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD). Kebijakan ini telah dimulai dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2014-2019 yaitu alokasi kawasan hutan untuk perhutanan sosial seluas 12,7 juta ha.

KPH sebagai pengelola hutan di tingkat tapak sangat berperan dalam pembenahan tata kelola hutan agar potensi dan manfaat hutan dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran, konflik tenurial dalam kawasan hutan, kerawanan pangan dan energi, antara lain melalui skema perhutanan sosial. KPH lah yang tahu potensi wilayah dan memastikan kegiatan perhutanan sosial sejalan dengan rencana pengelolan hutan. Pengelolaan hutan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi fungsi ekonomi semata, namun meningkatkan pula fungsi ekologi, sehingga tidak mengancam keberadaan hutan itu sendiri.

Pemberian akses legal dan izin barulah tahap awal, perlu penyertaan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. KPH tidak akan maksimal mengawal sukses perhutanan sosial tanpa peran para pihak. Peran tersebut bisa saja datang dari pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang memiliki kewajiban antara lain memberdayakan masyarakat setempat atau melalui pemenuhan kewajiban lainnya. Contoh dukungan para pihak untuk memperkuat masyarakat menjalankan usaha dan penghidupannya dilakukan oleh pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di beberapa KPH, dan ke depan dapat dipacu lagi.

Kerjasama KTH Alas Taka dan KPH Kendilo untuk Rehabilitasi DAS IPPKH

a.n IPPKH SKK Migas Pertamina

(rehabilitasi kawasan hutan dengan tanaman kayu: jabon, sengon, kapur, bangkirai, keruing, medang, mahoni dan MPTS: petai, jengkol, gaharu, kemiri, dan durian)

Dalam perjalanannya, Kelompok Tani Hutan (KTH) ataupun Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) lain yang dibentuk telah banyak yang berhasil memanfaatkan hutan sebagai sumber pendapatan, mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya dan bahkan memberikan kontribusi dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil hutan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), sebagai  contoh KTH Jelutung dan KTH Karet di KPH Wilayah V Lempuing di Provinsi Sumatera Selatan, dan KTH Kasang Panjang dan KTH Padukuhan Mandiri di KPH Tebo Timur Unit X, serta KTH Kelumpang Mandiri di KPH Tebo Barat Provinsi Jambi (sumber:  Simponi Kemenkeu, Sinpasdok KPH,  SiNav Perhutanan Sosial dan SI-PNBP).

KPH dan KUPS yang telah menyetor PNBP PSDH

(contoh KT/KTH telah melakukan pembayaran PNBP PSDH Tahun 2018)

Pemberdayaan masyarakat di Desa Aur Duri oleh IPPKH a.n. PT. Medco E&P

(pelatihan meningkatkan produksi tanaman karet, madu, danh oltikultura)

Sukses pembangunan perhutanan sosial dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran, konflik tenurial dalam kawasan hutan selayaknya terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan akselerasinya ke depan pada skala regional maupun nasional. Sinpasdok menginisiasi pengembangan perhutanan sosial berbasis KPH, yang dengan cepat dapat menyajikan indikator perbaikan atau keberhasilan KPH dalam melakukan perhutanan sosial yang ada di wilayahnya, baik secara sosial, ekonomi maupun ekologi, secara angka dan spasial, dengan mengintegrasikan data KPH dan perhutanan sosial yang telah dibangun para walidata (SiNav Perhutanan Sosial, SI-PNBP, SIMPING, dan sebagainya).