PEMANFAATAN

Publikasi Pemanfaatan

Iklan
Iklan
Iklan

Jumlah Pengunjung

mod_vvisit_counterTotal pengunjung303156
Ada 75 tamu online

SURVEI PENGGUNA

SURVEI PENGGUNA
 

Hitstat

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DAN PERHUTANAN SOSIAL

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat (UUD 1945, Pasal 33). Indonesia memiliki kawasan hutan seluas 120,6 juta ha, atau 63 % dari luas daratannya. Terdapat 25.863 desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan, 71 % desa tersebut masyarakatnya menggantungkan kehidupan kesehariannya dari hasil hutan, dan sebagian masyarakat  yang tinggal di dalam kawasan hutan kondisinya masih miskin serta tidak memiliki aspek legal terhadap akses sumber daya hutan. Hutan tidak terpisahkan dari keseharian masyarakatnya, telah dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan secara turun-temurun bahkan sebelum hutan ditetapkan sebagai kawasan milik negara. Fakta bahwa hutan merupakan milik negara, tidak membuat  masyarakat dapat lepas sepenuhnya dari hutan, bahkan sebelum program Perhutanan Sosial dicanangkan.

Salah satu kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam kawasan hutan adalah dengan memberikan legalisasi akses ke dalam kawasan hutan untuk memanfaatkan hutan melalui skema perhutanan sosial,  antara lain dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), serta Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD). Kebijakan ini telah dimulai dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2014-2019 yaitu alokasi kawasan hutan untuk perhutanan sosial seluas 12,7 juta ha.

KPH sebagai pengelola hutan di tingkat tapak sangat berperan dalam pembenahan tata kelola hutan agar potensi dan manfaat hutan dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran, konflik tenurial dalam kawasan hutan, kerawanan pangan dan energi, antara lain melalui skema perhutanan sosial. KPH lah yang tahu potensi wilayah dan memastikan kegiatan perhutanan sosial sejalan dengan rencana pengelolan hutan. Pengelolaan hutan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi fungsi ekonomi semata, namun meningkatkan pula fungsi ekologi, sehingga tidak mengancam keberadaan hutan itu sendiri.

Pemberian akses legal dan izin barulah tahap awal, perlu penyertaan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. KPH tidak akan maksimal mengawal sukses perhutanan sosial tanpa peran para pihak. Peran tersebut bisa saja datang dari pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang memiliki kewajiban antara lain memberdayakan masyarakat setempat atau melalui pemenuhan kewajiban lainnya. Contoh dukungan para pihak untuk memperkuat masyarakat menjalankan usaha dan penghidupannya dilakukan oleh pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di beberapa KPH, dan ke depan dapat dipacu lagi.

Kerjasama KTH Alas Taka dan KPH Kendilo untuk Rehabilitasi DAS IPPKH

a.n IPPKH SKK Migas Pertamina

(rehabilitasi kawasan hutan dengan tanaman kayu: jabon, sengon, kapur, bangkirai, keruing, medang, mahoni dan MPTS: petai, jengkol, gaharu, kemiri, dan durian)

 

Dalam perjalanannya, Kelompok Tani Hutan (KTH) ataupun Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) lain yang dibentuk telah banyak yang berhasil memanfaatkan hutan sebagai sumber pendapatan, mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya dan bahkan memberikan kontribusi dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil hutan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), sebagai  contoh KTH Jelutung dan KTH Karet di KPH Wilayah V Lempuing di Provinsi Sumatera Selatan, dan KTH Kasang Panjang dan KTH Padukuhan Mandiri di KPH Tebo Timur Unit X, serta KTH Kelumpang Mandiri di KPH Tebo Barat Provinsi Jambi (sumber:  Simponi Kemenkeu, Sinpasdok KPH,  SiNav Perhutanan Sosial dan SI-PNBP).

KPH dan KUPS yang telah menyetor PNBP PSDH

(contoh KT/KTH telah melakukan pembayaran PNBP PSDH Tahun 2018)


Pemberdayaan masyarakat di Desa Aur Duri oleh IPPKH a.n. PT. Medco E&P

(pelatihan meningkatkan produksi tanaman karet, madu, danh oltikultura)

Sukses pembangunan perhutanan sosial dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran, konflik tenurial dalam kawasan hutan selayaknya terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan akselerasinya ke depan pada skala regional maupun nasional. Sinpasdok menginisiasi pengembangan perhutanan sosial berbasis KPH, yang dengan cepat dapat menyajikan indikator perbaikan atau keberhasilan KPH dalam melakukan perhutanan sosial yang ada di wilayahnya, baik secara sosial, ekonomi maupun ekologi, secara angka dan spasial, dengan mengintegrasikan data KPH dan perhutanan sosial yang telah dibangun para walidata (SiNav Perhutanan Sosial, SI-PNBP, SIMPING, dan sebagainya).

(contoh KT/KTH telah melakukan pembayaran PNBP PSDH Tahun 2018)

 
<< Mulai < Kembali 1 2 3 4 5 6 Berikut > Akhir >>

Halaman 2 dari 6

Berita KPH

Bahan Paparan Rapat Koordinasi Pembangunan KPH Tingkat Nasional Tahun 2019
25/07/2019 | Administrator KPH

Pembukaan Rakornas KPH 2019 Oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Bapak Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM Pemberian penghargaan pada Pemerintah Provinsi dan KPH Stand Produk-Produk hasil KPH: Stand Sinpasdok KPH:   MATERI RAKORNAS 2019 DAPAT DI UNDUH MELALUI LINK BERIKUT: 01. Kumpulan Paparan Rakornas KPH 201  ... 


Bahan Paparan Rapat Koordinasi Pembangunan KPH Tingkat Nasional Tahun 2018
07/08/2018 | Administrator KPH

Pembukaan Rakornas KPH 2018 Oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Bapak Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM   Produk - produk hasil KPH   Stand Sinpasdok KPH   MATERI RAKOR DAPAT DI UNDUH MELALUI LINK BERIKUT: 01. Paparan Sekjen KLHK Rakor KPH 2018 02. Paparan Deputi KSDA Bappenas Rakernas KPH KLHK 03. KemenPANRB_Rakor KPH KemLHK 04. Peran KPH d  ... 


Undangan Rapat Koordinasi Pembangunan KPH Tingkat Nasional Tahun 2018
17/07/2018 | Administrator KPH

Berikut adalah dokumen terkait kegiatan tersebut : Undangan RAKORNAS 2018.pdf Diharapkan juga kepada Bapak dan Ibu bisa mengisi kuisioner di bawah ini : 1. Kuisioner EVALUASI KPH.xls 2. Informasi Produk KPH 20180717.doc Hasil pengisian tautan "Kuisioner Evaluasi KPH" dan "Informasi Produk KPH 2018" harap dikirim ke Email: sie.info.pwph@gmail.com   Link Terkait : http://bit.ly/rakornas  ... 


PELUNCURAN TOOLKIT PERENCANAAN MULTIGUNA HUTAN
19/04/2018 | Administrator KPH

Pada hari Rabu, 11 April 2018, telah diselenggarakan Workshop Toolkit Perencanaan Multiguna Hutan, yang terselenggara atas kerjasama antara Badan Penelitian Pengembangan Inovasi (BLI), USFS International Programs (USFS-IP) dan USAID BIJAK. Dalam kegiatan workshop tersebut juga dilakukan peluncuran buku Toolkit Perencanaan Multiguna Hutan, berupa penyerahan Toolkit secara simbolis dari Kepala Pus  ... 


PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KPHP DOLAGO TANGGUNUNG PROVINSI SULAWESI TENGAH (2015 s/d 2017)
10/04/2018 | Administrator KPH

a. Kondisi Umum
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dolago Tanggunung termasuk secara administrasi terletak pada beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Parigi Moutong  yang meliputi 12 (dua belas) kecamatan, Kabupaten Donggala yang meliputi 8 (delapan) kecamatan, Kabupaten Sigi yang meliputi 2 (dua) kecamatan, dan Kota Palu yang meliputi 5 (lima) kecamatan. Secara geografis, KPH Dolago Tanggu  ... 


Peran Strategis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
21/03/2018 | Administrator KPH

  Isu - isu Sumber Daya Alam (SDA) khususnya kehutanan tak bisa dilepaskan dari kawasan hutan (Negara), yang sesuai dengan amanat undang -  Undang menjadi tanggung jawab Negara (Pemerintah) untuk mengurusnya. Dalam konteks pengelolaan, seluruh kawasan hutan di Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH). Untuk lebih lengkapnya bisa di download pada link berikut   ... 


Arsip Berita

Publikasi KPH

Produk KPH untuk Investor

Iklan

LINK SITUS TERKAIT

Iklan